PRINSIP PENATAAN RUANG INDUSTRI MIGAS DI WILAYAH PADAT HUNI

PRINSIP PENATAAN RUANG INDUSTRI MIGAS DI WILAYAH PADAT HUNI

THE SPATIAL PLANNING PRINSIPLES OF OIL AND GAS INDUSTRY IN THE DENSELY POPULATED AREA

Created by Yuliani

Subject:	Perencanaan Kota
Keyword:	tata ruang industri migas padat huni bencana ekologis keselamatan masyarakat.

[ Description ]

Kabupaten Sidoarjo yang tergolong wilayah padat huni dengan kepadatan 2100 jiwa/km2. Separuh lebih wilayahnya termasuk dalam Wilayah Kerja Blok Brantas. Keberadaan industri migas di Kab. Sidoarjo ini terbukti menabrak beberapa peraturan, salah satunya Perda RTRW Kab. Sidoarjo. Dimana Perda RTRW Kab. Sidoarjo sama sekali tidak merencanakan peruntukan wilayah bagi kegiatan pertambangan migas. Munculnya kegiatan yang tidak direncanakan dalam RTRW ini dapat menggangu kenyamanan dan mengancam keselamatan masyarakat di sekitarnya. Apalagi jika wilayah tersebut tergolong wilayah padat huni. Padahal industri migas, khususnya usaha hulu migas merupakan kegiatan yang sarat dengan risiko. Bencana ekologis semburan gas dan lumpur panas Lapindo di Kab. Sidoarjo adalah contoh kongkrit dari risiko kegiatan industri migas. Keberadaan industri migas di wilayah padat huni yang cenderung menimbulkan berbagai permasalahan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk “merumuskan prinsip penataan ruang industri migas di wilayah padat huni”. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi kesesuaian industri migas di Kab. Sidoarjo serta mencari variabel perubahan tata ruang yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi perubahan tata ruang Kab. Sidoarjo akibat semburan lumpur Lapindo. Peneliti menggunakan teknik analisis delphi untuk mengidentifikasi perubahan tata ruang di Kab. Sidoarjo akibat semburan lumpur Lapindo serta untuk menggali preferensi para ahli terkait penataan ruang industri migas di wilayah padat huni. Dan untuk merumuskan prinsip penataan ruang industri migas di wilayah padat huni dilakukan dengan analisis triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan industri migas di Kab. Sidoarjo melanggar berbagai peraturan, diantaranya Perda RTRW Kab. Sidoarjo, Ketentuan Badan SNI No. 13-6910-2002, Inpres No. 1 tahun 1976, dan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kejadian semburan lumpur lapindo telah mengubah tata ruang Kab. Sidoarjo dan menyebabkan warga di 12 desa kehilangan rumah, harta benda, serta mata pencarian. Maka prinsip yang harus dipegang dan tidak bisa ditawar-tawar dalam penataan ruang industri migas di wilayah padat huni adalah keselamatan masyarakat. Atas dasar itulah usaha hulu migas tidak layak dilakukan di wilayah padat huni. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal serupa dengan semburan lumpur di Sumur BJP-1, hendaknya dilakukan peninjauan ulang terhadap 42 sumur lainnya apakah layak dilanjutkan atau tidak. Sedangkan untuk wilayah konsesi Blok Brantas di Kab. Sidoarjo yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi sebaiknya tidak dilakukan penambahan sumur-sumur pengeboran migas baru, baik eksplorasi maupun eksploitasi.

Alt. Description

Sidoarjo is one of the densely area with 2100 persons/km2. Almost half of its area includes in one of The Brantas Block Working area. The existance of this industry actually breaks some regional rules, one of them is Perda RTRW of Sidoarjo. Which it is said that Sidoarjo is not planned for oil and gas industry’s activities. If there are any unplanned activities in the area, it could disturb and destroy the society’s safety. Even if that area includes the densely area. Since the oil and gas industry could give a lot of risks. The ecological disaster of gas outburst and mudflow of Lapindo in Sidoarjo is the concretest example of risk of oil and gas industry activities. The existance of oil and gas industry in densely populated area interests the researcher to research it, so the researcher could get the spatial planning principles of oil and gas industry in densely populated area. In order to get the aim, the researcher first tries to find out literatur review to identify the appropriation of oil and gas industry in Sidoarjo and also looks for the spatial changing variabel that is used to identify the spatial changing in Sidoarjo because of the mudflow of Lapindo. However in this study, the researcher uses two kinds of analysis. First, it is the delphi analysis, that is used identify the spatial changing in Sidoarjo and also to find out the expert preferences related to this. Second, the researcher uses triangulasi analysis to figure out the spatial planning principles of oil and gas industry in the densely populated area. The result of this study is that the oil and gas industry in Sidoarjo really breaks many rules, including Perda RTRW of Sidoarjo, SNI No. 13-6910-2002, Inpres No.1/1976, UU No. 26/2007 about the spatial planning. The mudflow of Lapindo not only changes the space of Sidoarjo but also suffer all of the peoples in 12 villages in Sidoarjo. So the society’s safety should be the most prnciple part that is used to the spatial planning of oil and gas industry in the densely populated area. In order to anticipate the same case in Well BJP-1 its better to rearrange the other 42 wells and the other Brantas Block that have not been explored and exploited. It’s better not to add any new oil and gas exploration and exploitation.

sunber:http://digilib.its.ac.id/detil.php?id=4026